Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tanggal Rapat: 18 Jan 2017, Ditulis Tanggal: 13 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan→Siti Nurbaya Bakar

Pada 18 Januari 2017, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 10:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan → Siti Nurbaya Bakar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan dokumen tertulis terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Rekap temuan secara keseluruhan telah ditindaklanjuti.
Terkait inventarisasi aset dan akuntabilitas asetnya harus dipertajam dan sudah ditindaklanjuti.
Terkait PNBP, dalam data pengawasan ada data 68 Miliar yang harus dilacak konsolidasinya.
Ekspor kayu senilai 90,9 US Dollar.
Untuk konservasi SDA dan ekosistem, 481 wisatawan mancanegara datang ke wilayah konservasi.
Kehutanan sosial, penempatan areal kerja sudah ditetapkan dan sudah dimulai lebih intensif Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan sosial lainnya yang dibina
Hutan adat terus diperbaiki untuk lebih baik lagi.
Ada 322 spot pertambangan tanpa izin di sekitar 120 kabupaten/kota.
1,5 juta ton telah berhasil dikurangi. Bank sampah naik 30% dan nasabah bank sampah meningkat 8%.
Rata-rata realisasi keuangan yang dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 96,2%.
Rencana kerja 2017 adalah peningkatan akses kelola Hutan oleh masyarakat, pemanfaatan hutan wisata, pemulihan lahan kritis.
Secara umum dan ringkas, manajemen pelaksanaan pimpinan sekjen, programnya peningkatan tata kelola dan akuntabilitas.
Untuk kesehatan lingkungan dan kedaulatan energi serta ekspor kayu juga menjadi perhatian.
51 juta bibit telah siap dikembangkan untuk mangrove dan lain-lain.
Perlindungan dan pengawasan wilayah konservasi juga menjadi prioritas.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melanjutkan penataan kawasan hutan untuk kepastian pengukuhan bagi masyarakat.
Terkait penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, bobot kegiatannya untuk meningkatkan kesadaran kepedulian terhadap lingkungan.
Penyiapan kawasan perhutanan sosial dilakukan pembinaan usaha yang tepat sasaran.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melanjutkan pengakuan secara luas mengenai hutan adat dari masyarakat.
Untuk program pengendalian perubahan iklim dengan persiapkan desa percontohan pro iklim.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengelola sampah, melakukan penanganan sampah di lingkungan wisata yang sering dikunjungi.
Pemulihan kerusakan telah diperbaiki dan penambangan tanpa izin akan dilakukan pembinaan.
Pola kemitraan dengan skema bisnis eko wisata itu potensi yang ada bisa digali dengan baik.
Way Kambas mempunyai masalah sosial.
Perlu diberikan hukuman berat kepada para pelaku pemburuan satwa liar karena praktiknya terus meningkat.
Terkait Asian Games, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan waspada, sejak 30 Desember 2016 sudah ada lagi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
Untuk Asian Games sudah dikomunikasikan dengan pansel Asian Games, mereka minta standar kualitas udara yang layak.
Untuk Kalimantan Selatan, masalah gambut sudah ada targetnya, daya serapnya tidak seperti yang diharapkan.
Terkait penyuluh hutan, memang baru disiapkan standar kompetensi dan kepala badannya sudah mempunyai tugas.
Skenario penyuluh sudah dilakukan pada diskusi awal, arahannya 2017 masyarakat merasakan kehadiran pemerintah untuk membantu.
Tentang PNBP, sangat teknis juga sehingga akan dijawab secara tertulis karena harus review secara keseluruhan.
Langkah bersama BRG, sebetulnya restorasi gambut itu dibantu proses pembentukan tim kerja.
Selama 2016, 600 ribu kanal blocking, per kanal bisa basahi 14 hektare.
Sudah ada regulasi terkait lahan gambut.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com