Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI

• Pengelolaan irigasi disadari belum terintegrasi dari hulu dan hilir sehingga mempengaruhi efisiensi irigasi. Infrastruktur kurang baik dan kerusakan irigasi dapat mempengaruhi pola tanam perbaikan jaringan irigasi. Oleh karenanya, perlu adanya upaya memaksimalkan pola air untuk pertanian.
• Manajemen pemanfaatan air perlu ditingkatkan dalam pengelolaannya, infrastruktur, dan pola irigasi.
• Peran institusi dalam irigasi akan ditingkatkan, namun masalah yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan dana pemerintah daerah serta pengelolaan jaringan irigasi di daerah. Perbaikan pola irigasi air penting dilakukan untuk meningkatkan indeks tanaman.
• Sinkronisasi antar kementerian perlu dibangun untuk jalur irigasi sebagai asas pengembangan pertanian. Tak hanya air, peningkatan low storage dan infrastruktur diperlukan guna mengatasi banjir serta kekeringan.
  

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI

• Soal rehabilitasi, perlu ada program yang pro pada petani. Fokus yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian RI adalah luas jaringan tanaman pangan. Nantinya, Kementerian Pertanian RI akan berintegrasi dengan kementerian/lembaga lainnya.
  

Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

• Indonesia memiliki 17.000 DAS dan 15 diantaranya menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan. Lalu ada 2 DAS yang sudah mendapatkan APBN-P.
• Penambahan benih yang disiapkan, diharapkan dapat menyelesaikan 25 pohon. Setiap orang akan diberikan bibit tergantung pada kemampuan kementerian.
• Selain itu, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung akan menyelamatkan area kritis. Oleh karenanya diperlukan dana Rp14 Triliun, namun untuk kawasan lindung tidak difokuskan karena ada masyarakat tinggal di dalamnya.
• Untuk kegiatan reboisasi, rata-rata akan ditanami 700 pohon per hektar.
• Solusi dan Tindak Lanjut;

1. Penyusunan dan penerapan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST);
2. Penyusunan tata ruang berbasis DAS;
3. Penerapan UU Konservasi Tanah dan Air (KTA);
4. Percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) melalui APBN, APBD, CSR, lalu kampanye gerakan penanaman 25 pohon selama hidup dan gerakan nasional pelestarian kawasan lindung.
5. Peningkatan kerjasama dan sinergitas lintas sektor (Pemerintah, Pemda, BUMN/D/S, PT).
6. Percepatan program perhutanan sosial dalam konteks Reforma Agraria.
7. Penerapan sistem peringatan dini bencana banjir – longsor.
8. Penguatan kelembagaan KPH, Forum DAS, dan MKTI
9. Sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan penegakan hukum.

• Saran dan masukan terhadap draft RUU SDA;

1. Memastikan adanya kontribusi hasil pengusahaan SDA dari hilir ke hulu (imbal jasa lingkungan), digunakan untuk rehabilitasi dan konservasi.
2. Setiap pemberian izin penggunaan sumber daya air yang dilakukan di kawasan hutan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
   

Kepala Badan Restorasi Gambut

• Ada sekitar 2,5 juta hektar yang harus direstorasi.Sebagian besar lahan yang harus direstorasi berada di Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.
• BRG bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kalau hutan lindung, dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi sementara untuk kawasan berizin, BRG berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah.
• Kunjungan lapangan membahas upaya mencoba menanam, melakukan sistem kluster. Satu kluster seluas 200 hektar dan budidaya sawah di lahan gambut memang lebih mahal, tapi dengan sistem layak.
  

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

• Dalam hal ketahanan pangan ada beberapa langkah yang diperhatikan yakni ketersediaan air dan pembangunan waduk.
• Total jaringan irigasi yang ada sekitar 7,1 juta hektar, tidak termasuk rawa. Seluas 9,1 juta hektar dari 3 juta hektar ini merupakan kewenangan kabupaten kota 26% dan provinsi 24%.
• Kementerian juga mendampingi perbaikan atau rehabilitasi serta mendorong daerah irigasi.
• Tahun 2017 ada 3.000 lokasi dan 2018 terdapat 5.000 lokasi untuk meningkatkan jaringan irigasi dan penyediaan air untuk petani optimal.