Rangkuman Terkait
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian
- Program Strategis Kementerian dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun 2021 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Prospek Pengembangan Usaha Perkebunan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1-14
Tanggal Rapat: 5 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 18 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: PT Perkebunan Nusantara 14
Pada 5 Desember 2019, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1-14 mengenai Prospek Pengembangan Usaha Perkebunan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha. RDP dibuka dan dipimpin oleh Sudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapil Lampung 1 pada pukul 10:35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
PT Perkebunan Nusantara
- PT Perkebunan Nusantara mengharapkan dari sisi outcome tanaman semakin sehat, tetapi dari sisi redaksial masih membereskan masalah-masalah tahun sebelumnya. Pprospek tanaman cukup. Sampai November kemarin rugi 80 miliyar.
- Ada faktor-faktor yang menjadikan PT Perkebunan Nusantara berat, yaitu total aset dan telah dievaluasi. PT Perkebunan Nusantara sudah menyusun road map. Untuk 5 tahun ke depan, meskipun produktivitas 16%, tETapi skor masih rendah.
- PT Perkebunan Nusantara memiliki 1700 karyawan dan sudah beberapa tahun tidak melakukan PHK karena PT Perkebunan Nusantara tidak hanya ingin menghasilkan keuntungan, tetapi juga mensejahterakan masyarakat.
- PT Perkebunan Nusantara mempunyai beberapa program untuk 5 tahun ke depan. Untuk saat ini PT Perkebunan Nusantara sedang melakukan alih teknologi yang dibantu oleh IPB.
- PT Perkebunan Nusantara mempunyai 8 perkebunan kelapa sawit yang secara teknologi cukup baik.
- Selain itu juga untuk kinerja operasional teh, PT Perkebunan Nusantara bekerja sama dengan pihak ke-3 untuk revitalisasi tanaman teh. Karena di Pagar Alam, tanaman PT Perkebunan Nusantara penuh, tidak bisa dibedakan antara tanaman teh dan gulma.
- Selanjutnya untuk produksi tebu, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir relatif stabil. Total aset PT Perkebunan Nusantara sekitar 12,7 triliun, total kewajiban 1,4 triliun.
- PT Perkebunan Nusantara akan melakukan restrukturisasi. Karyawan terdiri 20.000 orang, PT Perkebunan Nusantara harus melakukan rasionalisasi karena jumlah kebun teh dan karet yang menghasilkan produksi terus menurun. Produktivitas beberapa lahan sudah menurun.
- PT Perkebunan Nusantara sudah mencoba untuk melakukan branding di teh supaya produktivitas menjadi bagus.
- Pabrik PT Perkebunan Nusantara sudah tua dan PT Perkebunan Nusantara mendapat bantuan untuk revitalisasi dua pabrik.
- PT Perkebunan Nusantara mengalami kerugian karena dua pabrik PT Perkebunan Nusantara yang direvitalisasi tidak bisa menjalankan produksi.
- PT Perkebunan Nusantara melakukan beberapa program, salah satunya agrowisata untuk memanfaatkan aset-aset untuk mendukung berjalannya aktivitas.
- Terkait kinerja, rendemem 2018 naik 8,15% hanya untuk tebu berkurang, di Jawa Timur khususnya karena lahan dipakai untuk komoditas lainnya. Untuk tembakau harus menyesuaikan dengan permintaan.
- Tebu di Jawa Timur sampai 200 ton/hektar, tetapi PT Perkebunan Nusantara tidak optimis. PT Perkebunan Nusantara perkirakan hanya bisa mencapai 120 ton/hektar dan itupun sudah cukup baik. PT Perkebunan Nusantara telah memberikan bantuan bibit-bibit unggul untuk petani agar hasil produksi lebih baik.
- Pada saat ini kapasitas pabrik rata-rata menghasilkan 6.5% gula. Tahun ini bisa mencapai nilai tertinggi di 8,6%.
PT Perkebunan Nusantara 1
- PT Perkebunan Nusantara 1 memiliki 6 kebun dan 3 perkebunan kelapa sawit.
- Saat ini PT Perkebunan Nusantara 1 masih rugi dan dalam perbaikan.
- Sejak 2019 pemupukan tidak bisa berjalan dengan semestinya.
PT Perkebunan Nusantara 2
- Bidang usaha PT Perkebunan Nusantara 2 terdiri dari 3 kelapa sawit, tebu dan tembakau.
- Saat ini PT Perkebunan Nusantara 2 didukung oleh 4 pabrik kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara.
- PT Perkebunan Nusantara 2 berfokus pada kelapa sawit, karet, tebu dan tembakau yang berlokasi di Sumatera dan Papua. Selain daripada bidang usaha tadi, PT Perkebunan Nusantara 2 juga memiliki dua perusahaan, PT Nusa Dua Berkala dan PT Tembakau Deli Medica.
PT Perkebunan Nusantara 4
- PT Perkebunan Nusantara 4 bergerak di bidang agrobisnis, industri kelapa sawit dan teh.
- PT Perkebunan Nusantara 4 mengelola 29 kebun kelapa sawit dan mempunyai 8 perusahaan.
- Dari sisi produksi, harga naik karena supply global menurun. Di semua PT Perkebunan Nusantara ada penurunan produksi secara global.
- Di bidang kelapa sawit dan teh ada 157.000 hektar. Dominan di Sumatera Utara.
PT Perkebunan Nusantara 5
- PT Perkebunan Nusantara 5 bergerak di agrobisnis, induatri kelapa sawit dan karet.
- PT Perkebunan Nusantara 5 memiliki 8 perusahaan.
- PT Perkebunan Nusantara 5 terus mengalami perbaikan, produksinya meningkat. Laba PT Perkebunan Nusantara 5 meningkat.
- Total aset PT Perkebunan Nusantara 5 sebanyak 8,8 triliyun.
- Praktis 93% sawit ada 77.000 Hektar dan karet ada sekitar 5.000 Hekar, 40-50% dari uang rakyat.
PT Perkebunan Nusantara 6
- PT Perkebunan Nusantara 6 berpusat di Jambi.
- Terdapat 95 % ada di sawit, 3 % di teh dan kopi.
- PT Perkebunan Nusantara 6 bergerak di bidang agribisnis, perkebunan sawit, teh, karet, kopi, dan sapi.
- PT Perkebunan Nusantara 6 memiliki 3 perusahaan yaitu PT Bukit Kasur, PT Mendahara Agrojaya Industri, dan PT LPP Agro.
PT Perkebunan Nusantara 7
- PT Perkebunan Nusantara 7 bergerak di komoditi sawit, karet, tebu dan teh.
- Lahan PT Perkebunan Nusantara 7 tersebar di Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Sebagian besar komoditas karet di Lampung, terdiri dari beberapa tempat.
- Karet sekitar 80% dan tebu sekitar 30%. Teh sekitar 1200 Hektar.
- Terdapat 10 pabrik karet dan 2 pabrik gula. Dari luas tersebut ada di Sumatera Utara dan di Bengkulu.
PT Perkebunan Nusantara 8
- PT Perkebunan Nusantara 8 memiliki areal 113.000 Hektar dan komoditi utama adalah teh.
- PT Perkebunan Nusantara 8 memiliki 27 pabrik teh.
- PT Perkebunan Nusantara 8 mengelola perkebunan di Jawa Barat dan Banten.
PT Perkebunan Nusantara 9
- Produksi utama PT Perkebunan Nusantara 9 adalah karet, tebu, teh dan kopi yang berlokasi di Jawa Tengah.
- Dalam 5 tahuh PT Perkebunan Nusantara 9 mengalami kerugian di bidang karet.
- PT Perkebunan Nusantara 9 mengkompersi beberapa lahan dari karet dan tebu untuk menutupi kerugian PT Perkebunan Nusantara 9 dari karet.
- Wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara 9 terletak di Jawa Tengah
- PT Perkebunan Nusantara 9 memiliki 5 pabrik gula.
PT Perkebunan Nusantara 10
- PT Perkebunan Nusantara 10 memiliki 9 pabrik gula dan 95% berasal dari rakyat yang mengelola 3 kebun.
- PT Perkebunan Nusantara 10 mempunyai 4 anak perusahaan yang bergerak di rumah sakit.
- PT Perkebunan Nusantara 10 berbasis tebu dan tembakau dengan 11 pabrik gula tersebar di wilayah Jawa Timur dan 3 pabrik tembakau di Jember dan Klaten.
PT Perkebunan Nusantara 11
- PT Perkebunan Nusantara 11 berbasis tebu di wilayah Jawa Timur.
- Tahun ini harga gula relatif lebih baik. PT Perkebunan Nusantara 11 berharap tahun 2020 produksi lebih baik karena dua pabrik direstorasi.
PT Perkebunan Nusantara 12
- PT Perkebunan Nusantara 12 memiliki 34 kebun dan pabrik gula.
- PT Perkebunan Nusantara 12 memiliki area konsesi 80.844,49 HA dengan komoditas utama karet, kopi arabika, kopi robusta, kakao edel, kakao bulk, teh, tebu dan aneka kayu yang tersebar di Jawa Timur.
- PT Perkebunan Nusantara 12 memiliki 4 anak perusahaan dan berencana akan memiliki sebuah startup.
PT Perkebunan Nusantara 13
- PT Perkebunan Nusantara 13 mengelola 13 kebun kelapa sawit dan 5 kebun karet di seluruh Kalimantan dan mempunyai 3 anak perusahaan.
- PT Perkebunan Nusantara 13 ingin memperbaiki PT Perkebunan Nusantara 13 yang sudah hancur. Terdapat program jangka pendek dan jangka panjang. Semua program tergantung pilihan.
- PT Perkebunan Nusantara 13 berkantor di Pontianak, luas area kebun inti 91.000 Hektar terdiri dari kelapa sawit dan karet.
PT Perkebunan Nusantara 14
- PT Perkebunan Nusantara 14 memiliki usaha di 7 Provinsi.
- Untuk komoditi kelapa sawit sebesar 12.000 Hektar, 12.000 Hektar untuk tebu dan ada 3 lokasi pabrik untuk gula.
- PT Perkebunan Nusantara 14 mengelola peternakan sapi 8.000 hektar.
- Permasalahan PT Perkebunan Nusantara 14 adalah selalu mengalami kerugian.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian
- Program Strategis Kementerian dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun 2021 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog