Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 Tahun 2014 dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tanggal Rapat: 1 Feb 2018, Ditulis Tanggal: 30 Aug 2020,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT)

Pada 1 Februari 2018, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Evaluasi Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 Tahun 2014 dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Sigit dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapil Jawa Timur 1 pada pukul 14:28 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : politi.rmol.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT)
  • Kepatuhan terhadap perundang-undangan rekomendasi sebanyak 189 butir yang ditindak lanjut 38 butir, tersisa 151 butir.
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah memberikan pelabuhan, namun beberapa kementerian lain belum menindak lanjut sehingga daerah sebagai penerima belum mau menerima dan hal tersebut justru terbengkalai dan menjadi temuan.
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah tindaklanjuti 87 butir dan sisa 67 butir. Banyak kasus-kasus di masa lalu ada permintaan dari daerah meminta dibuatkan pelabuhan, ketika sudah dibuatkan ternyata tidak dipakai dan hal tersebut masalah.
  • Dari Dirjen Pembangunan Daerah Tertingal dari 47 rekomendasi, 4 sudah selesai harus ada konsultasi dengan pemerintah daerah. Hal tersebut masalahnya sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak mempunyai dinas di daerah-daerah dan setiap pergantian pemerintah daerah sedikit memakan waktu.
  • Sebagian besar lelang pengawasannya masih dikuartal ketiga.
  • Langkah-Langkah Progresif Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Keuangan :
    • Telah Dilakukan :
      • Perbaikan sistem penganggaran.
      • Perbaikan pengelolaan aktiva.
      • Pelaksanaan anortisasi pada laporan keuangan kementerian.
      • Pelaksanaan verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran kewajiban hutang pada pihak ke-3.
    • Dalam Proses Tindak Lanjut :
      • Pengelolaan persediaan kementerian agar lebih memadai.
      • Pengelolaan aset lain kementerian.
      • Pengelolaan temuan kepatuhan.
    • Temuan Tahun 2016 yang Belum Ditindaklanjuti :
      • Pengelolaan aset tetap renovasi belum memadai.
      • Pengelolaan konstruksi dalam penyelesaian belum memadai.
  • Langkah-langkah dalam rangka perbaikan tata kelola, sebagian besar lelang dilakukan akhir Februari. Sebelumnya, karena keterbatasan di daerah sehingga belum dapat diselesaikan pada bulan Februari.
  • Pengelolaan aset lain kementerian, penyelesaian temuan kepatuhan. Temuan 2016 yg belum ditindaklanjuti :
    • Renovasi.
    • Pengelolaan konstruksi.
  • Tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan dan temuan-temuan dari tahun 2016 yang belum selesai ada 2.
  • Pada tahun 2015 dan tahun 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  • Mengapa turun dalam realisasi anggaran dikarenakan refocusing. Yang kedua keterlambatan rekrutmen pendamping desa. Tahun 2017 ada perubahan nomenklantur di provinsi. Tidak terserapnya anggaran karena keuangan anggaran yang ketat, diapprove hanya 60%.
  • Tahun 2017 ada perubahan nomenklatur di provinsi, itulah yang memperlambat juga pelaksanaan rekrutmen pendamping desa.
  • Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan capaian kerja di tahun 2017 dari 56,5 Miliar yang terserap 48,4 Miliar atau 85%.
  • Dirjen Pemberdayaan Masyarakat desa dari 2,7 Miliar terserapnya 2,3 Miliar.
  • Dari total anggaran 4,751 Triliun yang terserap 4,181 Triliun.
  • Dari seluruh anggaran yg ada 4,5 Triliun dan terserap hingga 4,1 Triliun.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan