• Ada 3 agenda yang ingin dilaporkan: 1) evaluasi pelaksanaan anggaran 2015-2019, 2) Rencana Strategis dan Program Kerja, 3) Program Legislasi Nasional.
• Evaluasi mengenai Sumber Daya Air:

- Pembangunan Waduk

Target Renstra : 65 bendungan

Capaian 2015-2019 : 61 bendungan (45 baru/16 selesai)

- Pembangunan Jaringan Irigasi Baru

Target Renstras : 1.000.000 Ha

Capaian 2015-2019 : 1.005.402 Ha

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Target Renstra : 3.000.000 Ha

Capaian 2015-2019 : 3.021.105 Ha

- Air Baku

Target Renstra : 67,52 m^3/dtk

Capaian 2015-2019 : 30 m^3/dtk

- Embung

Target Renstra : 1.088 buah

Capaian 2015-2019 : 1.212 buah

- Pengendali Sedimen dan Lahar

Target Renstra : 306 buah

Capaian 2015-2019 : 330 buah

- Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai

Target Renstra : 3.620 Km

Capaian 2015-2019 : 1.485 Km

• Kementerian PUPR memakai target sejuta rumah yang terdiri dari 5.000.000 unit. Untuk saat ini ada 1.792.318 unit. Capaian program sejuta rumah melalui APBN serta Non APBN.
• Tantangan pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019:

o Permasalahan dalam proses pembebasan lahan, antara lain karena okupasi masyarakat di tanah negara, ketidakjelasan kepemilikan tanah, serta lamanya proses verifikasi dokumen;

o Kondisi sosial dan gangguan keamanan di wilayah tertentu;

o Alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi, sehingga pembangunan jaringan irigasi baru relatif sulit dilakukan;

o Terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain;

o Permasalahan data terkait penerima subsidi pada pembiayaan FLPP untuk MBR.

• Reorganisasi KemenPUPR dengan pembentukan BP2JK dan BPPW di 34 Provinsi, serta 4 BPJN. Penugasan baru Presiden melalui Perpres No. 43 tahun 2019.
• Agenda prioritas untuk 5 tahun kedepan, yaitu: (1) Pembangunan SDM, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, (5) Transformasi Ekonomi.
• Prognosis akhir tahun kurang lebih 90-92%. Dikatakan terlambat karena anggaran terutama untuk sekolah, pasar, sarana olahraga anggarannya terlambat (baru cair).
• Kementerian PUPR ingin membangun 1.000 embung, merehabilitasi irigasi yang ada. Kementerian PUPR juga koordinasi dengan Kementan mengenai provinsi embung.
• Kementerian PUPR ingin menyelesaikan Tol Trans-Sumatera, Tol non Trans-Java. Kira-kira akan Kementerian PUPR bangun 2.500 km pembangunan jalan tol 5 tahun kedepan.
• Strategi Pembangunan Insfrastruktur PUPR 2020-2024, salah satunya adalah melanjutkan pembangunan insfrastruktur (2015-2019) untuk mendukung pengembangan wilayah seperti KSPN, KEK, Kawasan Industri, Kawasan Bandara, dan Kawasan Produktif lainnya.
• Untuk bearing jembatan dan jalan tol, kiya memakai produk dalam negeri, sangat menghemat anggaran. Walaupun impor umurnya bisa 20 tahun, ini hanya bisa 10-15 tahun, agak pelit. Mohon dukungan dari Komisi 5 DPR-RI.
• Kementerian PUPR sepakat pada Eselon I kurangi nasfu rakus. Semua program didukung oleh Bapak Sekjen. Kemarin Sidang Kabinet Pak Presiden menyampaikan kalau tidak Singapura atau Vietnam jika Menteri ingin membuat PerMen harus hapus 1 atau 2 aturan. Maka dari itu ingin ada Omnibus Law.
• Amanat peraturan Pemerintah dalam Undang-undang, yaitu: (1) UU No. 4 Tahun 2016 tentang TAPERA teradapat 7 Peraturan Pemerintah, (2) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdapat 10 Peraturan Pemerintah, (3) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terdapat 19 Peraturan Pemerintah, dan (4) UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek terdapat 2 Peraturan Pemerintah.
• Jika Kementerian PUPR dan Komisi 5 DPR-RI mempunyai banyak PP ini tidak satu nafas lagi antara kesepakatan dengan Komisi 5 DPR-RI terkait Omnibus Law.