Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Tanggal Rapat: 27 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 2 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Sugiyartanto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Pada 27 September 2018, Komisi 5 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tentang rincian anggaran untuk fungsi dan program Eselon I dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari fraksi PDI-Perjuangan dapil Kalimantan Barat pukul 10:52 WIB. (ilustrasi: detik.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sugiyartanto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
  • Rencana pembangunan 300 jembatan gantung yang tersebar di seluruh Indonesia akan dimulai pada awal tahun 2019 sehingga 2-4 bulan kemudian, manfaatnya dapat dirasakan.
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI sedang dan/atau telah melakukan berbagai program di sejumlah provinsi Indonesia, yaitu:
    • Jambi: pembangunan jembatan gantung telah sampai di tahap persetujuan kontrak yang akan selesai pada Desember mendatang.
    • Aceh: masih dilakukan klarifikasi design dan status pembangunan jembatan gantung serta evaluasi perbaikan jalan.
    • Sumatra Utara: Direktorat Jenderal Bina Marga sedang menangani jalan lingkar di Pulau Nias.
    • Riau: Direktorat Jenderal Bina Marga juga sedang menangani ruas jalan nasional, khususnya pembangunan jalan di Tanjung Buton.
    • Sumatera Barat: Direktorat Jenderal Bina Marga sedang menangani ruas jalan Padang.
    • Bengkulu: sedang dilakukan pembangunan dan penanganan ruas jalan berdasarkan kondisi di lapangan.
    • Sumatra Selatan: penanganan ruas-ruas jalan nasional.
    • Bangka Belitung: pembinaan dan perawatan terhadap jembatan.
    • DKI Jakarta: pemeliharaan jembatan di ruas-ruas jalan utama.
    • Banten: penanganan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas baik di ruas-ruas jalan maupun jembatan.
    • Jawa Barat: kemantapan jalan sebesar 95,3%, dan juga melakukan penanganan seperti gorong-gorong yang sempit di Indramayu untuk meningkatkan drainase jalan.
    • Jawa Tengah: kemantapan di ruas-ruas jalan nasional mencapai 97,4% dimana rincian penanganan pada 2019 yaitu pembangunan jalan sepanjang 8,4 kilometer.
    • Yogyakarta: akan dilakukan pembangunan jalan Kretek dengan menyesuaikan kondisi di jalan tersebut.
    • Jawa Timur: penanganan pada ruas-ruas jalan nasional, penyelesaian pembangunan di jalan Pansela.
    • Bali: kemantapan jalan sudah 97,32% dengan rincian ada preservasi jalan, jembatan, dan pembangunan jembatan.
    • Nusa Tenggara Barat: terdapat preservasi jalan sepanjang 59 kilometer. Saat ini, pasca bencana Lombok, Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan perbaikan jalan sepanjang 30 kilometer maupun jembatan.
    • Nusa Tenggara Timur: terdapat preservasi jalan sepanjang 1.858 kilometer dan melakukan pembangunan akses jalan di Pulau Sumba.
    • Kalimantan Barat: kemantapan jalan nasional mencapai 93,87% dan terdapat preservasi jalan sepanjang 2.118 kilometer.
    • Kalimantan Tengah: kemantapan jalan nasional sekitar 90,08% dimana terdapat rencana penanganan banjir untuk peninggian badan jalan.
    • Kalimantan Selatan: kemantapan jalan nasional sekitar 91,05% sementara untuk seluruh ruas-ruas jalan nasional, Bina Marga melakukan penanganan guna peningkatan kemantapan fungsi operasional.
    • Kalimantan Timur: kemantapan jalan 94,18%, didalamnya terdapat dua usulan yaitu percepatan jalan tol Balikpapan-Samarinda serta peningkatan dan pelebaran jalan Kabupaten Paser.
    • Kalimantan Utara: Direktorat Jenderal Bina Marga masih tetap melakukan penanganan paralel perbatasan.
    • Sulawesi Selatan: Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pemantauan pembangunan jalan Maros Kuning, penanganan poros jalan Luwu, serta pelebaran jalan di kota Palopo.
    • Sulawesi Barat: kemantapan ruas jalan nasional hampir 90% dimana ruas jalanan sudah siap di sepanjang lintas barat Sulawesi.
    • Sulawesi Tengah: kemantapan sampai dengan sekitar 95,01% dan didalamnya Direktorat Jenderal Bina Marga tetap melakukan pemeliharaan dan preservasi jalan maupun jembatan.
    • Sulawesi Tenggara: kemantapan sekitar 93% dan Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan preservasi jalan dan jembatan. Hasil preservasi menunjukkan pembangunan jembatan penghubung Tampo-Tolitoli yang statusnya provinsi sehingga bukan kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga.
    • Sulawesi Utara: kemantapan sampai dengan saat ini adalah 90,71% dan Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan penanganan jalan akses pariwisata Kupang.
    • Gorontalo: tidak terdapat usulan untuk provinsi ini namun Direktorat Jenderal Bina Marga tetap melakukan penanganan di ruas jalan-jalan tersebut dan kemantapan saat ini adalah 94%.
    • Maluku: kemantapan mencapai 84,87%.
    • Papua Barat: kemantapan masih cukup rendah yaitu sekitar 78,79%, terdapat rencana program di tahun 2019 yaitu penanganan jalan di perbatasan Manokwari akan tetap dilakukan.
    • Papua: kemantapan sekitar 81,54%, terdapat beberapa ruas jalan yang akan dilakukan penanganan salah satunya pembangunan infrastruktur jalan di Nabire yang tetap dilanjutkan. Lalu juga terdapat preservasi jalan (2.637 kilometer) dan jembatan (25.920 meter).
    • Maluku Utara: Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan preservasi jembatan 12.697 meter.
  • Tahapan proyek Kerja sama Pemerintah Badan Usaha-Availability Payment (KPBU-AP) yaitu perencanaan proyek, penyiapan proyek dan transaksi. Mulai Oktober atau November 2018, akan dilakukan pelelangan dini.
  • Direktorat Jenderal Bina Marga akan maksimal anggaran untuk mencapai serapan secara menyeluruh.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan