Rangkuman Terkait
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, Direktur Utama PT Antam,Tbk dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ta. 2019 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI
Tanggal Rapat: 26 Aug 2020, Ditulis Tanggal: 27 Aug 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Pada 26 Agustus 2020, Komisi 7 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ta. 2019. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ramson Siagian dari fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Tengah 10 pukul 14:12 WIB. (ilustrasi: katadata.co.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
- Laporan keuangan ta. 2019 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
- Capaian ta. 2019 yakni Kementerian ESDM RI meraih peringkat I atas Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) tahun anggaran 2019 untuk kategori K/L dengan pagu sedang dan mendapatkan insentif sebesar Rp80 Miliar.
- Target dan realisasi PNBP sektor ESDM yakni:
- Asumsi makro
- ICP: USD70/barrel
- Kurs: Rp15.000/USD1
- Harga batubara acuan sebesar US$80/ton
- Realisasi
- ICP: USD63,14/barrel
- Kurs: Rp14.197/USD1
- Harga batubara acuan sebesar US$87,83/ton
- Asumsi makro
- Realisasi pelaksanaan anggaran empat tahun terakhir cenderung meningkat. Laporan keuangan Kementerian ESDM ta. 2019 yakni:
- Laporan operasional
- Pendapatan operasional: Rp50,84 Triliun
- Beban operasional dan non-operasional: Rp4,76 Triliun
- Surplus laporan operasional: Rp46,08 Triliun
- Laporan perubahan ekuitas
- Ekuitas awal: Rp12,02 Triliun
- Mutasi tahun berjalan: Rp15,21 Triliun
- Ekuitas akhir: Rp27,23 Triliun
- Laporan realisasi anggaran
- Pendapatan: (target: Rp44,80 Triliun; Realisasi: Rp51,59 Triliun)
- Belanja: (target: Rp5,17 Triliun; Realisasi: Rp4,76 Triliun)
- Laporan operasional
- Temuan pemeriksaan atas sektor ESDM pada LKPP ta. 2019 yakni:
- Sistem pengendalian intern (SPI)
- Proses PMN atas pengembalian aset bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) jaringan gas dan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dari PT. Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM RI sebesar Rp3,68 Triliun berlarut-larut.
- Tindak lanjut:
- Berdasarkan Surat Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan tanggal 22 Juni 2020, Kementerian ESDM telah mengajukan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) atas infrastruktur migas berupa jaringan gas dan SPBG sebesar Rp3,68 Triliun kepada PT. Pertamina (Persero);
- Telah dilaksanakan penilaian Barang Milik Negara (BMN) yang berada di 37 lokasi kabupaten/kota pada 8-21 Juli 2020 oleh Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat dengan pendampingan dari Kementerian ESDM, PT. Pertamina (Persero) dan PT. PGN (Persero) Tbk. Saat ini, laporan penilaian dalam proses penyusunan oleh DJKN Kemenkeu. Selanjutnya akan diterbitkan surat persetujuan Penandatanganan BMN menjadi PMPP dan akan dilakukan kajian bersama yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah.
- Tindak lanjut:
- Pengendalian atas pencatatan aset kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) belum memadai.
- Tindak lanjut:
- Penyusunan petunjuk teknis inventarisasi dan penilaian (IP) BMN berupa tanah pada K3S tertanggal 19 Juni 2020;
- Revisi Keputusan Dirjen Kekayaan Negara tentang Teknis Inventarisasi dan Penilaian BMN yang berasal KKKS dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus;
- Sosialisasi proses bisnis IP tanah sesuai Keputusan Dirjen pada 30 Juni 2020;
- Telah dilakukan rekonsiliasi pada KKKS, VICO, PT. CPI dan PT. PHE Siak;
- Telah dilakukan rekonsiliasi pada KKKS Lapindo Brantas;
- PP&MM Kementerian ESDM bersama Dirjen Kekayaan Negara dan SKK Migas sedang melakukan verifikasi Subsequent Expenditure yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi;
- SKK Migas dalam jangka pendek mulai melaksanakan program pengintegrasian Sistem Informasi Aset KKKS Migas dengan sistem informasi pelaksanaan persetujuan anggaran Authorization for Expenditure, Placed in to Service, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi biaya proyek dan menyempurnakan mekanisme transfer aset sampai dengan monitoring tagihan ke negara dan dalam jangka panjang akan menyusun mekanisme pelaporan material persediaan yang terintegrasi dan melaksanakan kajian organisasi SKK Migas;
- SKK Migas telah menerbitkan SE Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas tanggal 15 Juni 2020 antara lain agar KKKS menyampaikan informasi terkait kondisi barang dan meningkatkan kualitas penatausahaan aset.
- Tindak lanjut:
- Kewajiban Pemerintah kepada PT. Pertamina (Persero) atas fee penjualan migas bagian negara belum dapat diukur dengan andal.
- Tindak lanjut:
- Keputusan Menteri ESDM yang didalamnya mencakup seller appointment agreement dan fee penjualan migas bagian negara sedang dalam proses revisi, selanjutnya revisi Keputusan Menteri dimaksud menjadi dasar Kementerian Keuangan untuk melakukan pembayaran fee penjualan migas bagian negara kepada PT. Pertamina (Persero)
- Tindak lanjut:
- Kebijakan penyelesaian kompensasi BBM dan listrik belum didukung dengan mekanisme penganggaran yang memadai.
- Tindak lanjut:
- Mekanisme pembayaran kompensasi BBM dan TTL telah diatur dalam PMK 227/2019 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana kompensasi atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan penetapan harga jual eceran BBM dan TTL. Dana kompensasi direncanakan akan dibayarkan pada 2020 sebesar Rp91 Triliun (Rp45,4 Triliun untuk PT. PLN; Rp45 Triliun untuk PT. Pertamina; Rp0,66 Triliun untuk PT. AKR). Dari jumlah tersebut, sebesar Rp15 Triliun sudah dianggarkan dalam APBN Tahun 2020 (Rp7,17 Triliun untuk PT. PLN; Rp7,17 Triliun untuk PT. Pertamina; Rp0,66 Triliun untuk PT. AKR) sisanya sebesar Rp76 Triliun dianggarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 termasuk dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- Tindak lanjut:
- Rekomendasi BPK yakni ditujukan kepada Menteri Keuangan RI agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM RI untuk menyelesaikan temuan-temuan yang dimaksud.
- Proses PMN atas pengembalian aset bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) jaringan gas dan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dari PT. Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM RI sebesar Rp3,68 Triliun berlarut-larut.
- Sistem pengendalian intern (SPI)
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, Direktur Utama PT Antam,Tbk dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI