Rangkuman Terkait
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, Direktur Utama PT Antam,Tbk dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Blueprint Komitmen Kuota dan Penetapan Sanksi Jika Komitmen Tidak Dilakukan — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Perusahaan
Tanggal Rapat: 29 Nov 2017, Ditulis Tanggal: 6 Nov 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Perusahaan
Pada 29 November 2017, Komisi 7 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Perusahaan tentang blueprint komitmen kuota serta penetapan sanksi jika tidak dilakukan. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Gus Irawan Pasaribu dari fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Sumatra Utara 2 pukul 11:23 WIB. (ilustrasi: ekonomi.bisnis.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI
- Peraturan terkait rekomendasi persetujuan ekspor
- Pasal 10A: verifikator independen ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara terbaik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Lampiran V.
- Persyaratan administratif: akta pendirian perusahaan, fotocopy tanda daftar perusahaan, dan fotocopy nomor pokok wajib pajak.
- Persyaratan teknis: (a) sertifikat badan usaha jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi bangunan industri; (b) sertifikat badan usaha perencanaan dan pengawas konstruksi bangunan gedung dan sertifikat badan usaha jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri; c) berpengalaman dalam pelaksanaan manajemen proyek atau konsultan pengawasan pelaksanaan EPC minimal 5 tahun; (d) memiliki petugas verifikator dengan kualifikasi minimal 10 ahli manajemen proyek pengalaman 7 tahun di bidang EPC, dan mampu mengoperasikan tools project control, minimal 2 ahli pirometalurgi pengalaman 2 tahun, dan minimal 2 tahun ahli hidrometalurgi pengalaman 2 tahun.
- Pasal 10A: verifikator independen ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara terbaik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Lampiran V.
- Penetapan verifikator independen
- Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai pelaksana klarifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian dan/atau kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
- Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara tentang Penetapan PT. Sucofindo (Persero) sebagai pelaksana verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian dan/atau kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
- Keputusan Dirjen Minerba dan Batubara tentang Penetapan PT. Rekayasa Industri sebagai pelaksana verifikasi rencana pembangunan fasilitas pemurnian dan/atau kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
- Peraturan terkait rekomendasi persetujuan ekspor
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1051 K Tahun 2017 tentang SOP dan Pedoman Evaluasi Pemberian Rekomendasi Persetujuan Ekspor Mineral Logam.
- Permohonan rekomendasi dan rekomendasi perpanjangan persetujuan ekspor mineral logam dengan kriteria tertentu dapat diajukan oleh:
- IUP OP yang sedang (dibuktikan, antara lain dengan rencana dokumen studi kelayakan), atau telah membangun fasilitas pemurnian sendiri; atau
- Beberapa IUP OP yang bekerja sama membentuk IUP OPK Pengolahan dan/atau pemurnian untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian melalui kepemilikan saham secara langsung dan dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
PT. Freeport Indonesia
- Rencana pembangunan smelter yakni:
- Lokasi di Gresik;
- Teknologi gunakan Mitsubishi;
- Kapasitas input 2 juta ton konsentrat/tahun;
- Pemurnian lumpur anoda akan dilakukan dalam negeri;
- Limbah: gypsum 153 ribu ton/tahun;
- Biaya modal: USD2,2 Miliar.
- Pada akhir 2017, ada sedikit lagi engineering yang akan diselesaikan. Selanjutnya, PTFI masuk tahapan eksekusi untuk dapat IUPK.
- Secara biaya, hingga September 2017, biaya aktual untuk pembangunan smelter sebesar USD230 juta. Total biaya aktual dan komitmen mencapai USD1,4 Miliar.
- Proses persiapan pembangunan sudah meliputi proses perizinan lingkungan dan konstruksi. Untuk verifikasi, PTFI telah menunjuk Sucofindo dan indikasi kemajuan fisik 15%.
- Februari 2017, PTFI mendapat rekomendasi izin ekspor kuota 1,1 juta konsentrat tembaga. Realisasi per Oktober 2017 sebesar 600 ribu ton konsentrat lembaga. Rencana hingga akhir Desember 2017 sekitar 1,1 juta ton.
- PTFI melakukan sosialisasi ke masyarakat area pembangunan smelter. Ini bagian konsultasi publik untuk mendapatkan izin amdal.
PT. Amman Mineral
- Lokasi pembangunan smelter di Sumbawa. Luas tanah sebesar 100 ha dan dalam proses engineering. Kapasitas didesain 2-2,6 juta ton. Lalu, amdal dan kajian studi sedang berjalan.
- Proses pemilihan kontraktor dilakukan pada pertengahan Desember dan akan terima dokumen tender. Proses pembangunan listrik akan dikembangkan sendiri karena di Sumbawa tidak ada listrik. Listrik yang dibutuhkan sekitar 140 mega.
- Proses penyiapan lahan sudah dipotong dan pengeboran di 41 titik telah selesai. Perusahaan yakin smelter selesai pada 2021 dan siap beroperasi di 2022.
- Progress perusahaan berkelanjutan dan mengalami peningkatan.
PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara
- Lokasi berada di Halmahera Utara dan telah membangun smelter (empat tungku) dan investasi sebesar Rp2,5 Triliun.
- Fasilitas smelter 1,65 juta ton, realisasi produksi 950 ribu ton, dan PNBP sampai Desember Rp36 Miliar.
- Tahap kedua, perusahaan membangun empat tungku dengan investasi USD350 juta. Tahap pertama sudah beroperasi sejak Maret 2016.
PT. Ifishdeco Tbk.
- Perusahaan mendapat pelatihan diklat Kementerian ESDM RI untuk 50 orang biaya dari Minerba Bandung.
- Perusahaan telah menyelesaikan smelter sebagai 40%.
PT. Rusan Sejahtera
- Perusahaan bergerak di bidang pasir besi di Bengkulu dan akan membangun pengolahan dan pemurnian.
- Pembangunan smelter sudah 25% dan telah mendapat ekspor pada 2017 sebesar Rp264.000
PT. Megah Surya, PT. Trimegah Bangun Persada
- Pembangunan smelter sudah berjalan 100%, kuota 1,5 juta ton dan realisasi mencapai 266.000
- Satu smelter untuk tiga perusahaan dengan kapasitas 2 juta per tahun. Persyaratan telah dipenuhi dan perusahaan siap melaksanakan ketentuan yang berlaku.
PT. Aneka Tambang Tbk.
- Perusahaan mendapatkan kuota nikel sebanyak 2,7 juta dan realisasi sudah 1,9 juta. Perusahaan mendapat kuota bauksit sebanyak 850 ribu dan realisasi 847 ribu.
- Hingga September 2017, progress smelter mencapai 23%.
PT. Kapuas Prima Coal Tbk.
- Perusahaan berencana membangun dua lines smelter untuk pemurnian timbal output (20 ribu) dan pemurnian zinc output (30 ribu).
- Smelter pertama sudah berjalan 95% per September 2017. Smelter ini direncanakan akan beroperasi pada Januari 2018. Lalu, smelter kedua sudah mencapai progress 14% dan akan beroperasi pada akhir 2021.
- Perusahaan mendapat kuota Pb (timbal) sebesar 36 ribu ton dan realisasi per September 2017 sudah 6 ribu ton. Lalu, kuota Zn (zinc) mendapat 60 ribu ton dan realisasi per September 2017 mencapai 12.500.
- Kendala yang dialami adalah smelter bergantung listrik sehingga hanya mengandalkan genset. PLN belum menyalurkan ke smelter perusahaan. Kebutuhan smelter perusahaan sebanyak 10 MW.
- Kendala pembangunan smelter terhambat di proses perizinan lahan kawasan hutan. Hingga saat ini (2017), masih belum keluar izin padahal tanah sudah dimiliki oleh perusahaan.
PT. Dinamika Sejahtera Mandiri
- Lokasi di Kalimantan Barat dengan kapasitas output 5 juta. Saat ini (2017), kuota sudah terpenuhi 2,4 juta dengan realisasi 213 ribu atau 9%. Progress smelter sudah memasuki penentuan finalisasi pekerjaan pendahuluan. Pembangunan saat ini hanya 0,5%.
PT. Ceria Utama Abadi
- Lokasi di Kolaka untuk produk nikel. Luas lokasi smelter sebesar 100 hektar dan telah disiapkan lahannya.
- Perusahaan siapkan dua pelabuhan untuk dukung smelter dengan total kapasitas 5 juta ton nikel. Biaya yang akan dikeluarkan untuk smelter sebesar USD700 juta.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, Direktur Utama PT Antam,Tbk dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI