Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Yuslam Fauzi

Tanggal Rapat: 3 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 26 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Yuslam Fauzi, calon Dewan Pengawas BPKH

Pada 3 April 2017, Komisi 11 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan calon dewan pengawas BPKH an. Yuslam Fauzi terkait uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Rapat dipimpin dan dibuka oleh Noor Achmad dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Tengah 2 pukul 17:09 WIB. (ilustrasi: Jejak Parlemen)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Yuslam Fauzi, calon Dewan Pengawas BPKH
  • BPKH memiliki peran besar dan kuat dalam mengelola dana haji.
  • Soal perbedaan dengan saldo bank hampir Rp800 Miliar harus diselesaikan dengan rekonsiliasi.
  • Analisis SWOT
    • Kekuatan: (1) SDM profesional dan berpengalaman hasil seleksi ketat; (2) dana yang relatif besar; (3) keleluasan berinvestasi; (4) landasan hukum yang jelas.
    • Kelemahan: (1) pencatatan aset tetap yang masih belum layak; (2) perbedaan saldo dengan bank yang cukup besar: (3) tidak memiliki standar biaya tidak langsung; (4) belum memiliki landasan kode etik; (5) inefisiensi; (6) belum mengikuti standar akuntansi; (7) belum terwujud virtual account; (8) keterbatasan SDM; (9) rawan korupsi dan gratifikasi; (10) belum ada persetujuan biaya dari pemerintah dan DPR RI.
  • Supervisi harus menakutkan dan jelas sehingga dapat terbentuk struktur. Visi calon adalah menjadi pengelola dana haji terbaik di dunia hingga 2027.
  • BPKH harus membentuk SOP, SDM, risk management, dan corporate governance.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan