Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Masyarakat Ekonomi ASEAN, Program Pembangunan dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan

Tanggal Rapat: 10 Mar 2016, Ditulis Tanggal: 4 Jul 2021,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Menteri Ketenagakerjaan

Pada 10 Maret 2016, Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN, Program Pembangunan dan Isu Aktual Lainnya. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Asman dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Riau 2 pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : ekonomi.bisnis.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Ketenagakerjaan
  • Kementerian Ketenagakerjaan memperoleh anggaran Rp.3,8 Triliun.
  • Dari total anggaran tersebut, realisasi anggaran 8 Maret 2016 sebesar Rp.104 Miliar.
  • Penyerapan yang paling besar itu di Sekretariat Jendral.
  • Untuk program penempatan tenaga kerja memiliki anggaran Rp.1,89 Triliun.
  • Pengembangan model dan edukasi bisinis sebesar Rp.62 Miliar.
  • Program prioritas penerapan tenaga kerja anggarannya Rp.494 Miliar.
  • Perencanaan penelitian dan pengembangan Kemenaker anggarannya Rp.84 Miliar.
  • Dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi AESAN, strateginya meningkatkan profesi tenaga kerja.
  • Ada 9 indikator utama yang meliputi perencanaan tenaga kerja dan ada 4 indikator yang cukup rendah.
  • Kementerian Ketenagakerjaan mendorong agar daerah ini bisa memenuhi indikator pembangunan ketenagakerjaan.
  • Kementerian Ketenagakerjaan berharap tingkat indeksnya meningkat.
  • Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) memang naik, tetapi tidak terlalu signifikan.
  • Profil dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sekitar 19 juta.
  • Peserta BPJS Ketenagakerjaan harus didorong bersama-sama.
  • Kepesertaan untuk penerimaan upah meningkatkan 14,79%.
  • Untuk tenaga kerjain informal, salah satu yang harus dipikirkan adalah intensif untuk endorses atau agen di lapangan.
  • Perlu ada informal leadersnya yang mengajak.
  • Tidak mungkin pekerja informal seperti ojek atau nelayan langsung datang mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan.
  • Mungkin hal ini bisa menjadi konsen Kementerian Ketenagakerjaan agar penerimaan BPJS Ketenagakerjaan untuk informal ini bisa ditingkatkan.
  • Sosialisasi dan advokasi juga digiatkan terus.
  • Sudah bertemu BPJS Ketenagakerjaan dan mengeksplore agar mendorong pekerja informal dan pekerja asing untuk BPJS Ketenagakerjaan.
  • Menyangkut jaminan tenaga kerja sesuai poris atau tidak itu tergantung kordinasi di berbagai instansi.
  • Koordinasi di berbagai instasi terus dilakukan.
  • Soal lapangan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan kordinasi terkait lowongan kerja di berbagai sektor.
  • Koordinasi terus dilakukan dalam berbagai kementerian dan bidang.
  • Pelayanan satu atap yang dimaksud adalah yang di kementerian.
  • Kementerian Ketenagakerjaan melayani tentang perjanjian kerja bersama, layanan pengaduan yang semua dipusatkan dalam satu tempat.
  • Pelayanan satu atap di kementerian adalah pelayanan publik, seperti perizinan kerja dan lain-lain.
  • Pelayanan satu atap itu menggabungkan semua urusan kementerian menjadi satu frontline, apapun tujuannya.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan