Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Indikator Penurunan Pengedaran Obat dan Makanan, Penjualan Obat Online dan Persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tanggal Rapat: 22 Feb 2016, Ditulis Tanggal: 18 Jun 2021,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Pada 22 Februari 2016, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai Indikator Penurunan Pengedaran Obat dan Makanan, Penjualan Obat Online dan Persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 2 pada pukul 10.39 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : wartaekonomi.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah berusaha memantau peredaran obat dan makanan pre dan pra market, tetapi masih saja terjadi kecurangan.
  • Bergantung pada inspeksi, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan lebih ke hulu sehingga bisa mencegah dan bisa meningkatkan regulasi.
  • Pada musim ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengubah paradigma dari menunggu menjadi pro aktif.
  • Pengawasan obat secara online semakin marak. Badan Pengawas Obat dan Makanan berupaya dengan lintas sektor. Gaya hidup dan kebutuhan dengan basis teknologi.
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah berupaya memberantas di tingkat hulu agar tidak mencoreng industri farmasi.
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan juga bekerja sama dengan interpol untuk memberantas peredaran obat dan makanan secara serius.
  • Pemantauan secara langsung website penjualan obat secara online. Badan Pengawas Obat dan Makanan berkerja sama dengan berbagai instasi terkait.
  • Terdapat 293 web online penjualan obat. 26 diantaranya penjual obat penggugur kehamilan dan ini sudah dilaporkan.
  • Alat kesehatan tidak termasuk dalam pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan karena alat kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan.
  • Terkait upaya pemutusan supply and demand, Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan edukasi dan komunikasi ke masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
  • Terkait peredaran obat ilegal, semua obat yang masuk ke Indonesia harus mendapat nomor izin edar dan untuk kosmetika dengan nomor notifikasi.
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah menurunkan dwelling time untuk meningkatkan jumlah produk dalam negeri dan ini merupakan terobosan.
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah melakukan survey apa yang dibutuhkan UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah menyampaikan ke negara mengenai hal ini.
  • Industri pangan rumah tangga bisa mendapat nomor izin edar dan meningkatkan daerah perluasan penjualan.
  • Persolan utama adalah air. Contohnya seperti es batu itu bahan dasarnya air dan minuman yang dijual bahan dasarnya air.
  • Garam beryodium yang tidak memenuhi syarat sebesar 40% sehingga membutuhkan bantuan pemda untuk pengawasan industri kecil.
  • Mengenai pengawasan online, 50% yang beredar palsu, menurut laporan WHO, bukan hanya nasional, tetapi global.
  • Ada 66 sarang, 30% sudah cukup bukti untuk diproses hukum.
  • tidak hanya blokir website, tetapi Badan Pengawas Obat dan Makanan juga identifikasi dan beberapa digeledah
  • Ada 66 sarana dan sudah 30% yg diindikasi bermasalah sehingga bisa dilakukan penyelidikan dan diberi hukum.
  • Terkait apotek online, Badan Pengawas Obat dan Makanan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan memang perlu diatur bahwa sebenarnya tidak boleh dilakukan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan