PTPN Holding:

• PTPN grup memiliki 1,18 juta HA. Sebagian tanah diokupasi 70rb Ha. Ada sebagian tanah kita status tumpang tindih dengan Kawasan hutan 50rb Ha.
• Ada beberapa lahan yang dalam proses hgu kita perpanjang
• Sering kali timbul penafsiran tanah PTPN yang belum ada sertifikat dianggap tanah negara dan jadi konflik.
• PTPN walaupun belum punya sertifikat tapi sudah menguasai tanah maka itu bukan tanah negara.
• PTPN dapat tuntutan dari masyarakat adat yang klaim tanah PTPN itu tanah adat.
• Kami harap keberadaan masyarakat adat atau tanah ulayat atau tanah adat ditetapkan pemda.
• Subjek pemegang hpl instansi, BUMN, pemda, dan lain-lain. PTPN group sekarang jadi anak BUMN. Mohon kami anak BUMN bisa dijadikan subyek pemegang HPL.
• Jangka waktu penerbitan ha katas tanah. Pengalaman kami mengurus ada yang lebih dari 5 tahun. Diharapkan diatur batas waktu penyelesaiannya.
• Kewajiban pembangunan kebun plasma min 20% dari kebun. Kalau dimungkinkan kewajiban pemda yang menyediakan lahannya.

GAPKI:

• Ini waktu yang tepat penyempurnaan pengaturan di bidang pertanahan karena RUU pokok agrarian sudah lebih dari 50 tahun sehingga menuntut penyesuaian.
• Meskipun UU ini belum disahkan tapi isu masyarakat adat sudah luas. Ada beberapa kelompok yang merasa adat sudah memetakan wilayahnya sendiri.
• Kami mengusulkan terkait ha katas tanah tidak diatur di UU tapi peraturan turunan.
• Apabila RUU pertanahan membatasi tanah atau jangka waktu maka bertentangan dengan UU Pertanahan.
• Menurut kami, cukup dibahas diperaturan turunan.
• Gapki mendukung pasal obyek pendaftaran tanah seluruh wilayah tanah termasuk hpl dan Kawasan hutan untuk dukung terwujudnya satu peta.
• Kami mohon GAPKI tetap dilibatkan selama proses pembahasan RUU ini.

Panja Pemerintah:

• RUU ini bagian lex spesialis RUU pokok agrarian. Perkembangan dinamika permasalahan pertanahan cukup besar. RUU ini dibikin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Apa yang jadi masukan akan kami tamping dan diskusikan.
• Kita mendorong agar seluruh tanah di Indonesia memiliki sertifikat agar ada kepastian hukum.
• Konstruksi hukum HGU tidak bisa diberikan di atas HPL. HGU hanya bisa diberikan ke tanah negara.
• HPL juga diwacanakan diberikan ke masyarakat hukum adat sehingga bisa optimalkan asetnya.
• HPL akan diperluas yang bisa memegang. HPL bukan hak atas tanah.
• Tujuan HPL agar tanah tersebut dioptimalkan.
• Saat ini tingkat produktivitas perkebunan lebih tinggi dari korporasi dibandingkan perkebunan rakyat.
• Saat ini juga sedang dibahas RUU masyarakat hukum adat.
• HGU, HPL, dan Pasal-pasal krusial masih dalam pembahasan apakah masih dalam batang tubuh RUU atau penjelasan.
• Terkait tanah negara yang oleh PTPN belum didaftarkan, setahu kami dulu PTPN dapat tanah itu dari nasionalisi. Artinya tanah-tanah itu diberikan ke perusahaan milik negara. Semoga nanti kita hapus ketentuan yang sudah tidak relevan lagi.
• Batasan maksimum mungkin tidak dicantumkan di UU tapi diperaturan turunan.
• Ada kondisi di lapangan kesulitan mencari kewajiban 20% untuk membangun masyarakat sekitar kebun tidak hanya menonton.
• Kalau UU ini ditetapkan, kita akan menekan konflik agraria.
• Untuk HGU paling banyak masalah HGU overlap dengan Kawasan hutan, hal ulayat, aset-aset negara, dan lain-lain.
• Kita berpikir bisa memberikan HPL diatas tanah ulayat.
• Kita mengusulkan adanya peradilan pertanahan.
• Kita sepakat sebelum hadir menguasai tanah sebetulnya masyarakat adat sudah jauh menguasai tanah.
• Pemerintah di dalam UUD45. Seharusnya bagian dan sama-sama. Kalau pemda yang urus itu tidak sesuai filosofi.