Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI terhadap DPRD Bantaeng Sulawesi Selatan — Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI Audiensi dengan DPRD Bantaeng Sulawesi Selatan

Tanggal Rapat: 11 Jan 2016, Ditulis Tanggal: 3 Jul 2021,
Komisi/AKD: Mahkamah Kehormatan Dewan , Mitra Kerja: DPRD Bantaeng Sulawesi Selatan

Pada 11 Januari 2016, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI Audiensi dengan DPRD Bantaeng Sulawesi Selatan mengenai Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI terhadap DPRD Bantaeng Sulawesi Selatan. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI pada pukul 10.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI

Ada pembatasan-pembatasan terkait dirinya dipanggil yang terhormat.
Mencegah itu lebih baik. Semua bersyukur bahwa Bantaeng itu belum ada pelanggaran kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI.
Patuh kepada kode etik otomatis melahirkan kinerja yang baik.
Walaupun di dalam kode etik itu sudah ada ketentuan pimpinan tidak boleh intervensi Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI.
Semua anggota DPR-RI yang telah terpilih pasti punya masalah, tetapi harus bijaksana.
Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI mengganti kata tersangka dengan teradu.
Penyelidikan sebelum sidang itu harus dirinci.
Perkara itu adalah aduan.
Pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI. Ada pengadunya. Dari masyarakat atau Anggota DPR-RI.
Perkara tanpa pengaduan ada 3, yaitu kehadiran, tertangkap tangan dan didakwa.
Secara substansi tidak ada perkara tanpa pengaduan.
Jika anggota mengadukan anggota harus melalui Pimpinan DPR-RI.
Dalam kode etik, Anggota DPR-RI tidak boleh ada konflik kepentingan.
Ketika Pimpinan DPR-RI melanggar kode etik, harus ada aturan khusus.
Secara umum hal-hal yang sangat kursial adalah ketika Pimpinan DPR-RI melanggar kode etik, haris ada penanganan khusus.
Jika DPR-RI adalah simbol negara, maka Presiden adalah simbol wakil rakyat.
Harus dibuat aturan secara rinci ketika Pimpinan DPR-RI melanggar kode etik.
Secara etis, DPR-RI perlu menjaga marwah.

DPRD Bantaeng Sulawesi Selatan

DPRD Bantaeng meminta penjelasan mengenai tata cara beracara.
Tidak boleh membuat peraturan apalabila sudah ada aturan yang membatasinya.
Penafsiran mengenai tata beracara.
Di komisi itu ada yang tanda tangan lebih dari 50%.
Apabila belum cukup 2,5 tahun, lalu ada alat kelengkapan diganti dan anggota telah tanda tangan sebanyak lebih dari 50%.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com