Rangkuman Terkait
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi dan DPD-RI, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan DPD-RI
- Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) terhadap RUU tentang Ibukota Negara — Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan DPD-RI
- Lanjutan Pembahasan Hasil Timus/Timsin terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah dan DPD-RI
- Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar
- Skema dan Strategi Pemindahan Ibu Kota — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kemenpan-RB, Sekjen Kemendagri, Sekjen Kemenhan, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, Kepala Staf Umum TNI, dan Wakapolri
- Skema Pemindahan Ibukota - Raker Pansus Pemindahan Ibukota dengan Kepala Bappenas, Kemenkeu, Kemen LHK dan Gubernur DKI Jakarta
- DIM 139, DIM 120 dan Kelayakan Etik - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Perkembangan dan Masukan terhadap RUU Kepulauan – RDP Pansus dengan Gubernur Bangka Belitung dan Tim Ahli BPKP.
- Masukan Terkait RUU Kepulauan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau
- Masukan Tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perindustrian Kementerian Perindustrian RI
- Masukan dan Tanggapan terhadap RUU Tembakau - RDP Pansus RUU Tembakau dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktur Institut for Development of Economics and Finance (INDEF)
- Penetapan Daftar Nama Pantia Kerja Rancangan Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi — Panitia Khusus Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Penjelasan DPD, Pandangan Fraksi, Pandangan Pemerintah dan Pengesahan Mekanisme Rapat - Panitia Khusus Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan DPD, Komite 1 DPD dan Panitia Perancang UU DPD
- Perencanaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Tata Bahasa dan Kajian Pusat dan Daerah — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Laporan Panja kepada Pansus dan Pengambilan Keputusan Tingkat 1 – Rapat Kerja Pansus RUU Terorisme dengan Menkumham
- Defini Terorisme – Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah
- Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perindustrian RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI)
- RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian Perindustrian RI, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan-RDP Pansus RUU Kewirausahaan dengan Kadin dan Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM
- Masukan RUU Sisnas IPTEK–Pansus RUU Sisnas IPTEK RDPU dengan MRS-INA, Institut 1945 dan Himpenindo
- Rekomendasi Pansus KPK- Tanggapan Masinton Pasaribu & Taufiqulhadi
- RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Ekonomi Kreatif RI dan Rektor President University
- Masukan Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi — Panitia Khusus (Pansus) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Rachmaniar, Dr. Bakri Arbi dan Ketua Umum Himpunan Perekayasa Indonesia
- RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) — Panitia Khusus DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PT. Bio Farma (Persero), PT. Rekayasa Industri, dan PT. Sang Hyang Seri (Persero)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pengambilan Keputusan Tingkat 1 atas Rancangan Undang-Undang Paten — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Pleno dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Hukum dan HAM
Tanggal Rapat: 26 Jul 2016, Ditulis Tanggal: 2 May 2021,Komisi/AKD: Panitia Khusus , Mitra Kerja: Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Pada 26 Juli 2016, Panitia Khusus DPR-RI mengadakan Rapat Pleno dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Hukum dan HAM mengenai Pengambilan Keputusan Tingkat 1 atas Rancangan Undang-Undang Paten. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh John Kenedy Azis dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Sumatera Barat 2 pada pukul 14.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : wartapenilai.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Hukum dan HAM
- Menteri Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih pada Panitia Khusus yang telah kerja keras.
- Pendapat akhir menyepakati bahwa Rancangan Undang-Undang Paten dibawa ke pembicaraan tingkat 2.
- Rancangan Undang-Undang Paten yang akan disahkan merupakan hadiah terbaik untuk para inventor.
- Paten melindungi inovansi masyarakat.
- Harga komoditas sumber daya alam sangat rendah dan potensi sumber daya manusia Indonesia sangat besar.
- Banyak karya anak bangsa yang tidak dipublikasikan secara luas.
- Sudah tiba saatnya bergerak ke sumber daya yang besar melalui Invensi.
- Dengan Rancangan Undang-Undang Paten, pemerintah berharap inventor akan berlomba-lomba mendaftarkan produknya.
- Pemerintah menyadari dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Paten terjadi perbedaan pandangan.
- Menteri Hukum dan HAM mendengar secara cermat, Badan Intelektual usulan Fraksi PAN yang harus dikembangkan.
- Menteri Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih kepada Panitia Khusus dan Panitia Kerja DPR-RI.
- Pemerintah secara cermat mendengarkan apa yang disampaikan oleh DPR-RI.
- Sebagai mantan anggota DPR-RI, Menteri Hukum dan HAM memahami keinginan DPR-RI.
- Pemerintah dan DPR-RI mempersembahkan Undang-Undang Paten pada bangsa dan negara.
- Hak merek juga perlu didorong.
- Menteri Hukum dan HAM percaya pertumbuhan ekonomi baik, invensi baik dan akan mencapai tujuan negara Indonesia.
Menteri Hukum dan HAM
- Menteri Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih pada Panitia Khusus yang telah kerja keras.
- Pendapat akhir menyepakati bahwa Rancangan Undang-Undang Paten dibawa ke pembicaraan tingkat 2.
- Rancangan Undang-Undang Paten yang akan disahkan merupakan hadiah terbaik untuk para inventor.
- Paten melindungi inovansi masyarakat.
- Harga komoditas sumber daya alam sangat rendah dan potensi sumber daya manusia Indonesia sangat besar.
- Banyak karya anak bangsa yang tidak dipublikasikan secara luas.
- Sudah tiba saatnya bergerak ke sumber daya yang besar melalui Invensi.
- Dengan Rancangan Undang-Undang Paten, pemerintah berharap inventor akan berlomba-lomba mendaftarkan produknya.
- Pemerintah menyadari dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Paten terjadi perbedaan pandangan.
- Menteri Hukum dan HAM mendengar secara cermat, Badan Intelektual usulan Fraksi PAN yang harus dikembangkan.
- Menteri Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih kepada Panitia Khusus dan Panitia Kerja DPR-RI.
- Pemerintah secara cermat mendengarkan apa yang disampaikan oleh DPR-RI.
- Sebagai mantan anggota DPR-RI, Menteri Hukum dan HAM memahami keinginan DPR-RI.
- Pemerintah dan DPR-RI mempersembahkan Undang-Undang Paten pada bangsa dan negara.
- Hak merek juga perlu didorong.
- Menteri Hukum dan HAM percaya pertumbuhan ekonomi baik, invensi baik dan akan mencapai tujuan negara Indonesia.
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengapresiasi setinggi-tingginya kerja keras Panitia Khusus.
- Dengan Rancangan Undang-Undang Paten diharapkan dapat mencerahkan bangsa Indonesia.
- Paten tidak bisa memberikan kebahagiaan pada inventor.
- Hari ini bersejarah ketika Rancangan Undang-Undang Paten disepakati.
- Rancangan Undang-Undang Paten menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Hukum dan HAM.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mengumpulkan para inventor dan terdapat pelatihan hasil inovasi menjadi produk Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berterima kasih kepada Panitia Khusus yang telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Paten.
- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berharap Rancangan Undang-Undang Paten menjadi kebahagiaan untuk peneliti dan inventor.
- Sudah keluar peraturan tentang biaya riset yang based of output.
- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Paten sangat cepat.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi dan DPD-RI, Pendapat Pemerintah, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan DPD-RI
- Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) terhadap RUU tentang Ibukota Negara — Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan DPD-RI
- Lanjutan Pembahasan Hasil Timus/Timsin terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah dan DPD-RI
- Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar
- Skema dan Strategi Pemindahan Ibu Kota — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kemenpan-RB, Sekjen Kemendagri, Sekjen Kemenhan, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, Kepala Staf Umum TNI, dan Wakapolri
- Skema Pemindahan Ibukota - Raker Pansus Pemindahan Ibukota dengan Kepala Bappenas, Kemenkeu, Kemen LHK dan Gubernur DKI Jakarta
- DIM 139, DIM 120 dan Kelayakan Etik - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Perkembangan dan Masukan terhadap RUU Kepulauan – RDP Pansus dengan Gubernur Bangka Belitung dan Tim Ahli BPKP.
- Masukan Terkait RUU Kepulauan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau
- Masukan Tentang Rancangan Undang Undang (RUU) Pertembakauan - Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perindustrian Kementerian Perindustrian RI
- Masukan dan Tanggapan terhadap RUU Tembakau - RDP Pansus RUU Tembakau dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktur Institut for Development of Economics and Finance (INDEF)
- Penetapan Daftar Nama Pantia Kerja Rancangan Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi — Panitia Khusus Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Penjelasan DPD, Pandangan Fraksi, Pandangan Pemerintah dan Pengesahan Mekanisme Rapat - Panitia Khusus Rancangan Undang Undang (RUU) Kepulauan DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan DPD, Komite 1 DPD dan Panitia Perancang UU DPD
- Perencanaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Tata Bahasa dan Kajian Pusat dan Daerah — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- Laporan Panja kepada Pansus dan Pengambilan Keputusan Tingkat 1 – Rapat Kerja Pansus RUU Terorisme dengan Menkumham
- Defini Terorisme – Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah
- Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perindustrian RI, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Indonesia (UI)
- RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian Perindustrian RI, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
- Masukan terhadap RUU Kewirausahaan-RDP Pansus RUU Kewirausahaan dengan Kadin dan Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM
- Masukan RUU Sisnas IPTEK–Pansus RUU Sisnas IPTEK RDPU dengan MRS-INA, Institut 1945 dan Himpenindo
- Rekomendasi Pansus KPK- Tanggapan Masinton Pasaribu & Taufiqulhadi
- RUU Kewirausahaan Nasional — Panitia Khusus DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Ekonomi Kreatif RI dan Rektor President University
- Masukan Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi — Panitia Khusus (Pansus) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Rachmaniar, Dr. Bakri Arbi dan Ketua Umum Himpunan Perekayasa Indonesia
- RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) — Panitia Khusus DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PT. Bio Farma (Persero), PT. Rekayasa Industri, dan PT. Sang Hyang Seri (Persero)