Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan PNBP dalam Prolegnas 2017 - RDP Komisi 11 dengan Eselon 1 KKP, KemenLHK, Kemenhub, Kementan dan BPN

Tanggal Rapat: 9 Feb 2017, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 11

Pada 9 Februari 2017, Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN) membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Prolegnas. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi PAN Sumsel 1 dan dibuka pukul 15:34 WIB, agenda rapat fokus kepada RUU PNBP, dimana RUU ini membahas mengenai tata cara dan ketentuan permasalahan PNBP. Hingga saat ini pengelolaan PNPB masih mengacu pada UU No.27 Tahun 1997.

 

Pemaparan Mitra

Berikut

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan