Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kasus Pencemaran Nama Baik — Pimpinan DPR RI Audiensi dengan Kuasa Hukum Ahmad Dhani

Tanggal Rapat: 5 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 17 Jun 2020,
Komisi/AKD: Pimpinan DPR , Mitra Kerja: Kuasa Hukum Ahmad Dhani

Pada 5 Desember 2018, Pimpinan DPR RI mengadakan audiensi dengan kuasa hukum Ahmad Dhani terkait kasus pencemaran nama baik. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Fadli Zon dari fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Barat 5 pukul 12:56 WIB. (ilustrasi: beritasatu.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kuasa Hukum Ahmad Dhani
  • Kejadian bermula pada 26 Agustus 2018 dimana saat itu Ahmad Dhani menghadiri undangan acara Deklarasi Ganti Presiden di Surabaya. Saat itu, ketika akan keluar dari hotel tempatnya menginap, Ahmad Dhani menerima perlakuan persekusi sehingga meluapkan kekesalannya. Ia mengungkapkan alasan dirinya tak bisa keluar hotel karena orang-orang idiot. Tetapi, Ahmad Dhani tidak menyebutkan nama siapapun dari ungkapannya tersebut.
  • Ahmad Dhani yang sebenarnya menjadi korban persekusi, justru mendapat laporan yang mengatasnamakan kelompok tertentu/instansi tidak resmi. Ahmad Dhani menjadi tersangka pasal 45 ayat 3 juncto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
  • Pada saat pemanggilan Ahmad Dhani pada 16 November 2018, tim kuasa hukum mengikutsertakan dua orang ahli IT namun justru aparat kepolisian menanyakan pertanyaan teknis atau teori. Hal ini sungguh janggal dan pernyataan aparat kepada publik juga tidak lumrah.
  • Kuasa hukum sudah mengajukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tetapi aparat kepolisian menolak hal tersebut dan mendorong perkara.
  • Tim kuasa hukum meminta pimpinan DPR RI untuk memeriksa Kepolisian Daerah Jawa Timur agar proses ini tak masuk ke Kejaksaan dengan bukti seadanya saja.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan