Rangkuman Terkait
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penjelasan Struktur Kemenparekraf, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran - Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tanggal Rapat: 29 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 5 Mar 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif→Wishnutama Kusubandio
Pada 29 Januari 2020 Komisi 10 mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang penjelasan struktur Kemenparekraf, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. Rapat kerja ini dipimpin dan dibuka oleh Syaiful Huda dari Fraksi PKB dapil Jawa Barat 7 pada pukul 11:31 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif → Wishnutama Kusubandio
- Dalam struktur Bekraf, kepala Bekraf memiliki wakil Bekraf, Sestama dan Bimtama, dengan sebanyak 6 deputi. Mendalami struktur serta tugas pokok membutuhkan waktu tidak singkat untuk mencari aspek dan efesiensinya agar bisa lebih optimal ke depan.
- Struktur kementerian dipimpin oleh Kepala, wakil, sekretaris dan 5 Tenaga Ahli. Kemenparekraf sederhanakan menjadi 7 kedeputian secara total.
- kalau diperhatikan, 5 deputi dari bidang kebijakan strategis sampai pemasaran mencakup pariwisata ekonomi kreatif.
- Untuk sektor pariwisata, capaian yang diraih adalah devisa 2019 sebanyak 280T meningkat dari sebelumnya, kontribusi pada PDB Nasional adalah sebesar 5,50% dan jumlah tenaga kerja sebanyak 13 juta orang.
- Wisman diperkirakan sebanyak 16,3juta meningkat dari 15,81 juta kunjungan. Wisnus diperkirakan sebanyak 308 juta perjalanan.
- Walau terjadi peningkatan jumlah wisatawan, seharusnya bisa lebih baik. tapi karena beberapa hal yang terjadi, hal itu menghambat pertumbuhan jumlah wisatawan. Terjadinya bencana alam di 2018 berdampak hingga tahun 2019.
- Banyak events yang tidak mendatangkan wisatawan seperti pemilu, demo, dan lain sebagainya. Tetapi itu sangat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk memutuskan menuju ke Indonesia.
- Perang dagang Amerika - China, polemik zero dollar, slow booking di kuartal pertama, dan cancel carter pesawat juga mempengaruhi kunjungan wisatawan.
- Pada sektor ekonomi kreatif, pertumbuhan PDB naik menjadi 5,10%. Tenaga kerja naik menjadi 19,01 juta orang, dan nilai ekspor produk kreatif diraih naik sebesar 22 Milyar USD.
- Kemenparekraf jika digabung devisanya menjadi total 40 M USD devisa yang disumbangkan dari pariwisata dan ekraf. Sehingga bisa menjadi penyumbang devisi terbesar di Indonesia. Kemenparekraf betul-betul berharap dukungan Kom 10 DPR RI.
- Ini akan sangat penting untuk semua agar dapat membantu meningkatkan kombinasi ekonomi kreatif dan pariwisata. Akselerasi ini akan meningkat apalagi dengan dukungan para anggota Komisi 10 DPR RI sekalian.
- Kemenparekraf berhasil melakukan penyerapan 94,75% dengan total 3.613.388.368.308 dan Ekonomi Kreatif sebesar 595.577.623.225 atau sebesar 90,63%.
- Rencana induk pengembangan kepariwisataan nasional (RIPPARNAS) yang tertuang sebagai PP No. 50 Tahun 2010 akan diperkuat oleh Rencana Induk Pariwisata Nasional Terpandu (RIPANDU) agar bisa menjadi panduan bagi seluruh stakeholders.
- Untuk perkembangan destinasi pariwisata prioritas merupakan amanat Presiden. Pada rapat terbatas 15 Juli 2019, Presiden memasukkan 5 Destinasi Super Prioritas yang harus selesai ditahun 2020.
- Terkait isu keselamatan dan keamanan, berbagai macam riset mengatakan Safety and Security merupakan top of mind ketika memilih tujuan wisata. Hal ini hal yg sangat wajar bagi yang ingin berkunjung.
- Pemberitaan media juga menjadi faktor keselamatan dan keamanan wisata. Hal ini mempengaruhi travel advice. Status travel advice Indonesia dari negara Australia adalah Indonesia berada di posisi kuning sedangkan negara tetangga kita warna hijau.
- Ini adalah hal yang wajar atau lumrah untuk memutuskan tidak memilih Indonesia untuk berkunjung. Apapun yang Kemenparekraf bangun apabila travel advisory tidak bagus maka tidak akan menguntungkan untuk Kemenparekraf.
- Upaya memperbaiki persepsi keselamatan dan keamanan Indonesia yaitu membuat sistem peringatan dini di destinasi wisata dan membuat sistem manajemen krisis. Jika status Indonesia dianggap dalam kondisi aman dan nyaman maka pariwisata kita bisa naik.
- Perbandingan devisa wisata di 2018 ke beberapa negara, Indonesia mendapatkan devisa sekitar 19,2 milyar USD. Jika dibandingkan dengan Australia jauh dibawah Indonesia tetapi devisanya 31 Miliar USD dan Malaysia yang jauh lebih besar dari Indonesia.
- Menparekraf sering dibanding-bandingkan dengan kedatangan di Malaysia. Dari total kunjungan ke Malaysia 10,6juta dari Singapura dan Indonesia sebanyak 3,2 juta.
- Sebaiknya Kemenparekraf menargetkan wisatawan yang jarak jauh. Kenapa jarak jauh? Karena mereka yang jauh bisa menetap lebih lama. Jadi kalau dilihat length of stay itu bisa meningkatkan devisa.
- Data ini lebih komprehensif lagi dan Menparekraf lebih tertarik dengan apa yang terjadi di Thailand. Dari tahun 1980an mereka membangun banyak wisata untuk negara mereka.
- Kemenparekraf dan Komisi 10 DPR RI juga lebih sesuai dgn perkembangan zaman. Melalui media digital, ini akan lebih tepat. Tentunya Kemenparekraf harus mengaktivasi pameran, festival, wisata pengenalan, dan wisata terpadu. Kemenparekraf akan sesuaikan dengan teknologi dan pemasaran.
- Kemenparekraf dapat kerjasama dengan content maker, influencer, dan film maker tingkat internasional. Kemenparekraf juga sudah bekerjasama dengan perwakilan RI di luar negeri.
- para dubes melalui kerjasama tersebut ikut mendukung perbaikan persepsi keamanan dan keselamatan Indonesia di mata dunia. Para dubes dapat membantu melobi dan berbicara dengan pemerintah negara setempat agar travel advisory Kemenparekraf membaik.
- Beberapa negara seperti Inggris memiliki single nation branding yang tidak hanya pariwisata.
- Pernah ada lokasi syuting di lokasi Indonesia, film itu hanya ramai di Indonesia tetapi tidak ramai di negara luar. Seperti film Kingkong yang syuting di Nias tetapi banyak yang tidak tahu itu ada di Indonesia.
- Merk Indonesia yang mendunia belum ada. Thailand punya Red Bull, Fiji memiliki Fiji Water. Sedangkan Indonesia belum memiliki hal seperti itu.
- Kopi Indonesia terkenal mendunia kenapa tidak kita buat coffee yard seperti yang di Australia yang ada wine yard. Potensi ini sangat luar biasa dimana kita bisa merebut brand kopi Brazil menjadi kopi Indonesia.
- Kemenparekraf sangat serius untuk memilih event mana saja kita harus tampil dan jika berkesempatan tampil, Kemenparekraf akan serius dan all out dalam event tersebut.
- Dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif, dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada, Kemenparekraf tetapkan subsektor unggulan dan prioritas. Ada beberapa hal yang diunggulkan seperti kuliner, fashion, kriya, aplikasi, permainan, musik, dan foto.
- Indonesia menjadi rumah 1 Decacorn dan 4 Unicorn. Salah satu capaian sektor ekonomi kreatif adalah resolusi PBB tentang penetapan tahun 2021 sebagai tahun Ekonomi Kreatif oleh sidang umum PBB atas inisiatif Indonesia.
- Filosofi adanya dana transfer khusus adalah berdasarkan PP 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.
- DAK Fisik pagunya 1,003 Triliun yang akan diberikan pada 19 provinsi dan 287 kabupaten kota. DAK Non-fisik dengan pagu sebesar 284,3 Miliar dengan daerah penerima sebanyak 337 kabupaten kota.
- Kemenparekraf sangat optimis di 2020 sektor pariwisata berpotensi menghasilkan devisa 21 Miliar USD dan potensi devisa sektor ekonomi kreatif sebesar 23 Miliar USD. Oleh karena itu, Kemenparekraf perlu dukungan anggota Komisi 10 DPR RI untuk mencapai target.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar