Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan

Tanggal Rapat: 30 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 21 Feb 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI→Sri Mulyani

Pada 30 Januari 2020 Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan tentang Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020. Rapat kerja dipimpin oleh Dito G dari Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 14:46 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI → Sri Mulyani
  • Sebuah APBN itu adalah sebuah dikumen UU yang disusun satu tahun sebelumnya. Ini adalah dokumen hasil proses politik, jadi disatu sisi Kemenkeu biasanya memulai dengan BAPPENAS. Ini termasuk pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, indeks kualitas manusia dan juga target-target dari Kementerian lembaga yang lain.
  • Dalam hal ini Kemenkeu mempunyai beberapa fungsi karena Kemenkeu bendahara negara. Kemudian Kemenkeu mengelola pembiayaan dan memulai dengan kebijakan pokok-pokok fiskal, inflasi, nilai tukar.
  • Didalam konteks ini muncul APBN yang disepakati. Ada target penerimaan negara, sedangkan dari sisi belanja adalah komitmen.
  • Pasti keputusan politik UU APBN memiliki arti yang luas. Ada yg membicarakan kesimbangan, keadilan, semuanya akan masuk disitu.
  • Kemenkeu sangat berterima kasih masukan dari mulai subsidi pupuk, KPR dan masukan-masukan lainnya.
  • Terkait Silpa, Silpa diperbankan daerah kita juga selalu bekerjasama dengan BI. Silpa biasanya naik turun, tergantung bulannya.
  • Didalam konteks ini APBN disampaikan ke DPR 16 Agustus, Kemenkeu diskusikan 3 bulan dengan informasi yang Kemenkeu miliki waktu itu. Tapi itu dokumen politik juga dan harus terima itu. Jadi ketika diketok dan berubah, ini yang harus dikelola.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan