Prolegnas	:
Status	:	Tahap Penyusunan Naskah Akademik & Draf
Pengusul	:	Pemerintah

Telah didiskusikan di DPR selama:

0 hari

Pengantar RUU / UU

Tujuan ratifikasi pengesahan penetapan batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan mepererat kerja sama kedua negara dalam menjaga SDA dan Keanekaragaman Hayati serta memberantas pengambilan ikan secara illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU FISHING). Pada tahap awal perundingan, kedua negara menetapkan metode untuk menetapkan wilayah mulai dari laut barat Sulawesi hingga timur Filipina. Perundingan sudah ditandangani oleh kedua Menteri Luar Negeri kedua negara sejak 2014 lalu (sumber).

Rapat Tentang RUU / UU

27 Apr 2017 - Pembacaan Laporan Hasil FPT KAP untuk BPK-RI, Dewas BPKH, Dewas LPP TVRI, Anggota BPH Migas, dan Pengesahan RUU Ratifikasi Penetapan ZEE RI-Filipina, RUU Sisbuk, RUU Pemajuan Kebudayaan – Paripurna Ke-94

Pada 27 April 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar Rapat Paripurna ke-94 dengan agenda Pembacaan Laporan Hasil Fit and Proper Test (FPT) Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Dewan Pengawas Badan Pengawas Keuangan Haji (Dewas BPKH), Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI (Dewas LPP TVRI), Anggota Badan Pengatur Baca Selengkapnya

25 Apr 2017 - Pembahasan Tingkat 1 RUU Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia dengan Republik Filipina – Raker Dengan Tim Pemerintah

Pada 25 April 2017 dilakukan pembahasan tingkat 1 RUU Penetapan Batas ZEE antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina sesuai dengan surat Presiden tanggal 17 Februari 2017 untuk segera melakukan pembahasan RUU antara Komisi 1 dengan tim Pemerintah. Rapat yang dihadiri oleh 9 dari 10 fraksi terebut dibuka oleh TB Hasanuddin dari Jabar 9 pada pukul 10:41 WIB Pemaparan Mitra Berikut adalah Pe Baca Selengkapnya

18 Apr 2017 - Ratifikasi Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Filipina — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kementerian Luar Negeri (Dirjen Kemenlu)

Pada 18 April 2017, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kementerian Luar Negeri (Dirjen Kemenlu) tentang Ratifikasi Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh TB Hasanudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dapil Jawa Barat 9 pada pukul 10:28 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https: Baca Selengkapnya

4 Apr 2017 - Ratifikasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Filipina — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi

Pada 4 April 2017, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi mengenai Ratifikasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Filipina. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Hanafi Rais dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil DIY 1 pada pukul 11:30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: minanews.net) Baca Selengkapnya

Hasil Pleno Fraksi

Untuk mendapatkan hasil pleno, mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com

Dokumen

Belum ada dokumen.

JejakParlemen

RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia-Republik Filipina